Kuasa Politik Keadilan

Sekitar 86% elemen negara, dan sekitar 79% anasir pemerintahan, abai keadilan. Tersudutkan sekadar menggenapi dentuman retorika ruang publik, terma keadilan mencorong tanpa sukma. Baik elemen negara maupun anasir pemerintahan, kian terasingkan dari kehendak luhur perwujudan keadilan. Tragisnya lagi, elemen-elemen negara dan anasir-anasir pemerintahan turut memporak-porandakan hakikat keadilan. Inilah realitas buram, mendegradasi res-publika hingga ke titik nadir punahnya harapan terhadap kebajikan.

Para pejabat penyelenggara negara berhikmat pada perspektif compang-camping: Menera kebangsaan Indonesia secara miopik, milik Soekarno-Hatta belaka. Berhubung dua proklamtor itu kini telah tiada, para pejabat penyelenggara negara semena-mena memperlakukan Indonesia. Jajaran pegawai pemerintahan mengkonjunksikan keberadaan dirinya secara rigid, sebatas menyemppurnakan kerangka kerja profesionalitas. Dan lalu sepenuhnya kosong dari Weltanscahuung kebangsaan, pegawai pemerintahan berposisi sebagai pemburu penghasilan bermagnitude besar. Esensi pejabat penyelenggara negara dan pegawai pemerintahan, stagnan ke dalam kubangan kelam disorientasi.

Dua persoalan ini memustahilkan Indonesia digdaya mewujud-konkretkan kuasa politik keadilan. Rakyat yang berdiri di kejauhan vortex kekuasaan, sebatas mampu menera punahnya harapan-harapan. Terutama terhadap pejabat negara dalam kategori anggota parlemen, rakyat memaknainya semata onggokan beban kebangsaan. Hanya 18% rakyat Indonesia takzim menjulurkan penghormatan kepada parlemen. Res-publika kehilangan trust terhadap skemata kebajikan politik parlemen.

Pada jajaran kabinet, situasi dan keadaan sama buruknya. Kemampuan kabinet bekerja maksimal hanya berada pada kisaran 35,64%. Selebihnya terjebak linearitas kerja, tanpa terobosan besar dan sekaigus mendasar. Sejak awal 2018, muncul beragam pasemon di ruang publik. Para menteri dalam kabinet disorot secara jenaka sebagai badut di atas panggung lelucon yang sama sekali tidak lucu.

Hal penting tersisa, termaktub dalam makrifat kemimpinan nasional. Presiden dan wakil presiden masih terposisikan sebagai pusat tersuarnya harapan publik, berkenaan dengan Indonesia yang niscaya kian waras, serta kian sehat walafiat. Sekitar 83,96% rakyat se-Nusantara, masih memandang signifikan kepemimpinan nasional. Terdedahkan sebagai the last frontier bagi terus bertahannya keutuhan makna ke-Indonesia-an, kepemimpinan nasional terhepotesiskan sebagaai penentu luasan atlas kuasa politik keadilan.

Apa yang lantas niscaya teragendakan dalam aksi politik kepemimpinan nasional? Jawab atas pertayaan ini, termaktub ke dalam tesis kebangsaan Tan Malaka, tertoreh di Bandung Selatan, 15 Juni 1941. Kepemimpinan nasional, kata Tan Malaka, tak sedang bersiaga menyorot tegaknya keadilan. Ideologi dan konstitusi, musti terbentang jelas menggariskan tegaknya keadilan. Tugas mendasar kepemimpinan nasional tertuju pada totalitas deteksi secara kritis elemen negara dan anasir pemerintahan, yang sedemikian banal menegasikan keadilan.

Substansi kuasa politik keadilan, jelas dan konkret. Tugas mendasar kepemimpinan nasional, menekan serta mencampurtangani seluruh skemata good governance. Kepemimpinan nasional menggenggam legitimasi untuk senantiasa menghardik penyelenggara negara dan pegawai pemerintahan.[]

Donasi untuk editorial ini dapat dikirim ke : 0840411109 (BCA).

Kebangsaan Bung Karno

Selasa, 3 Desember 1918, Bung Karno menatap rona jingga elegi senja. Berdiri di Gang Ramlun, Jalan Donasa, Sidoarjo, Jawa Timur, Bung Karno menatap langit Barat, bersama jiwa terguncang kelu bertikam tanya. Kala itu, kuasa kolonialis-imperalis menghablur di semesta jelujur Nusantara, serupa pumpunan laron-laron liar, merangsak dari Negeri Belanda. Bung Karno bertanya kepada kemurnian jiwa batinnya sendiri, ihwal apa dan mengapa penjajahan membahana, di sekujur bentangan Nusantara. Menjelang suar senja penghabisan, awan ufuk lagit Barat berbiorama tipis-tipis, justru saat Bung Karno kian tak kuasa menahan tumpah airmatanya, bergurat pedih bersumur lara.

“Oh, negeriku,” ucap jiwa batin Bung Karno. “Engkau terus ternista kuasa angkara murka, menjinjing bedil dari Negeri Belanda. Kini kurenda sepenuhnya takdir kalahmu. Hingga suatu saat kelak denting pembebasan datang menyambar melampaui segala pekik halilintar. Dan kaum penjajah sepenuhnya pulang kembali ke kandang.” Sejak saat itu, Bung Karno merenungi hakikat kabangsaan untuk Indonesia yang kelak mutlak merdeka.

Bagaimana sesungguhnya kebangsaan dalam perspektif filosofis Bung Karno? Menelisik algorithma aljabar bertajuk Humanitas Bung Karno, tampak jelas konsepsi kebangsaan Bung Karno. Kebangsaan mempertautkan secara hakiki tanggung jawab kepemimpinan nasional pada ranah negara menggapai tujuan luhur tegaknya keadilan rakyat semesta. Algorithma aljabar ini terdedah sebagai tafsir profetikal atas segala luasan kesadaran Bung Karno mempelikat seluruh lekukan makna kebangsaan yang niscaya memartabatkan Indonesia sebagai bangsa. Hanya melalui algorithma aljabar inilah, generasi masa kini bangsa Indonesia mampu membeber subtansi transenden di kedalaman hakikat etika politik Bung Karno.

Dalam aksentuasi psiko-kultural Bung Karno, kebangsaan berekuivalensi dengan kemanusiaan. Seluruh diskursus berkenaan dengan kebangsaan mutlak bersukmakan pemberangusan seluruh bagan eksploitasi manusia oleh manusia. Penjajahan bersimaharajalela di seluruh bentangan Nusantara, harus tersimpulkan sebagai dentuman rekayasa eksploitasi manusia oleh manusia. Segala lekatan kelemahan bangsa Nusantara hingga kemudian rakyat se-Nusantara terpojokkan sebagai pecundang, mutlak dipahami sebagai dasar tergelorakannya eksploitasi manusia oleh manusia, dengan kaum kolonialis-imperialis berjumawa sebagai pemenang utamanya. Sangat bisa dimengerti pada akhirnya, mengapa kebangsaan Bung Karno berkesetaraan makna dengan Humanitas Bung Karno.

Aksioma kebangsaan yang ekuivalen dengan humanitas ini justru meneguhkan konsepsi etik politik Aristotelian, khas Bung Karno. Alexander the Great di Yunani kuno merumuskan hal serupa dengan yang disadari  Bung Karno, bahwa kebangsaan setara dengan humanitas, sehingga glorifikasi kebangsaan serupa dengan pemuliaan humanitas. Ini berarti, pembebasan Nusantara dari belenggu penjajahan terposisikan sebagai teladan kebajikan bagi bangsa-bangsa lain di dunia melawan belenggu perbudakan dalam bingkai kolonialisme-imperialisme. Persis sebagaimana kemudian termaktub ke dalam tulisan dan wacana Bung Karno, kebangsaan Indonesia benar-benar berkonjuksi dengan internasionalisme untuk terciptanya perdamaian dunia.[]

Donasi untuk editorial ini dapat dikirim ke : 0840411109 (BCA).

Pemanunggalan Kontrak Sosial

Kuasa politik demokratis terus-menerus beririsan dengan tantangan besar pemanunggalan kontrak sosial. Eksistensi jangka panjang kuasa politik demokratis, terdeterminasi monolitas kontrak sosial. Seluruh substansi termaktub dalam kontrak sosial teraksiomakan inherent ke dalam totalitas gerak pendulum negara, dirasakan langsung kemaslahatannya oleh seluruh jelujur res-publika. Dari sejak abad 15 SM hingga abad 21 kini, kontrak sosial niscaya mempertautkan relasi secara bermartabat, dalam hal membinerkan negara agar seutuhnya sekufu dengan masyarakat. Tanpa kontrak sosial, negara tercerai-berai dari masyarakat, deformasi negara terserak sebagai musuh masyarakat, negara dan masyarakat terpilin ke dalam retak kumparan  disintegralisme.

Pemanunggalan kontrak sosial terbentang di dua spektrum realitas sekaligus. Pertama, pemanunggalan kontrak sosial bertahan abadi dalam benderang profetikal kuasa negara, bermakrifat tegaknya keadilan sosial. Substansialitas filosofis dan sosiologisnya, berkelindan dengan being konstitusi yang tanpa jedah terwujud-konkretkan ke dalam jejaring genuine kuasa negara. Kedua, pemanunggalan kontrak sosial termanifestasikan ke dalam limitless kreativitas res-publika. Melalui logika pemanunggalan kontrak sosial, masyarakat beranjak kreatif memahkotai negara–bangsa dengan ketinggian martabat harga diri di fora internasional.

Libido politik, sayangnya, acapkali mengingkari aksioma pemanunggalan kontrak sosial. Faktualitas dialektik negara–bangsa merosot sedemikian degradatif, hingga terliankan dari pucuk kulminasi makna keagungan humanitas transenden. Realitas politik, lantas, terkapar di kubangan anamilitas banalistik, sekalipun terkamuflasekan secara retoris sebagai purwana kebajikan. Terpelanting jauh dari hakikat pemanunggalan kontrak sosial, libido politik menebar luaskan kepekatan olok-olok keluh kesah kebangsaan. Pada titik tantangan ini, realitas konkret politik menisbikan secara absolut pemanunggalan kontrak sosial.

Sesungguhnya, punahnya pemanunggalan kontrak sosial retas oleh sebab-sebab mendasar: Cacat relasi politik jejaring kuasa negara. Hingga dewasa ini, vektorial-vektorial signifikan penentu perguliran kuasa negara mempostulatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setara dengan belantara tak bertuan untuk penjarahan, pembajakan serta perampokan dana publik bermagnitude besar. Beragam tipu daya tergelorakan, demi mengabadikan logika koruptif  penghancuran makna APBN. Di Indonesia, kebocoran APBN per tahun mencapai sekitar 48,37%; sedangkan untuk rata-rata negara di seluruh dunia kebocoran APBN per tahun berada pada kisaran 36,81%. Sangat bisa dimengerti manakala luruhnya pemanunggalan kontrak sosial beraritmatika di larik hitungan mundur membuncahnya problematika kebangsaan.

Sebagai fundamen dasar pendedah realisme politik, vibrasi pemanunggalan kontrak sosial terglorifikasikan dalam kancah res-publika. Manakala diaksiomakan ke dalam ekuivalensi aljabar, pemanunggalan kontrak sosial melahirkan algorithma etik politik demokratis: ⟅^⟟⟆ ^₻⍉^{a θ}(⍬)^{0 ⌽}⧳^{⌽ 0}(⍬)^{θ ₻}⌽^a ⟅^≬⟆. Tantangan lalu termaktub ke dalam intensi setiap rezim kekuasaan, menjunjung tinggi skemata virtues keuangan publik. Selama luasan makna APBN tak terpahami sebagai hak hakiki rakyat dalam bernegara, maka selama itu pula pemanunggalan kontrak sosial omong kosong belaka.[]

Donasi untuk editorial ini dapat dikirim ke : 0840411109 (BCA).

Tera Ulang Abraham Lincoln

Negarawan kesohor Amerika Serikat, Abraham Lincoln, secara repetitif berucap: America for the American. Ditera sekilas pintas, ucapan ini berpelikat auturkis, Amerika hanya untuk rakyat Amerika, full stop. Apalagi, 872 kali Abraham Lincoln beretorika ihwal America for the American. Kini, setelah waktu merentang selama 153 tahun sejak kematiannya yang tragis terbantai bengis empat orang pembunuh bayaran, relevan tersuarnya satu pertanyaan filosofis. Benarkah Abe mengaksiomakan Amerika Serikat auturkis?

Di tubir pantai Pasadena, 15 Agustus 1863, Abe berbicara dengan Abdul Rauf Hamman Alhadad. Abe membuka semesta selubung filosofis di balik narasi America for the American.  “Amerika takkan pernah terjerembab ke dalam jurang auturkisme, selama Patung Liberty masih menuai asa kebaruan gemuruh demokrasi.” Ucapnya lagi, “Justru, America for the American, terposisikan sebagai kalimatun syawa’ bagi pengutuhan demokrasi dalam jantung rindu bangsa Amerika.” Dalam rentang waktu panjang hingga ke pelataran masa depan, Amerika menera makna pendewasaan dirinya sendiri, bersih dari semesta ambisi mencampurtangani urusan bangsa-bangsa lain.

Delapan jam pembicaraan bersama Hamman di Pasadena, Abe memungkaskan seluruh substansi makna narasi America for the American. Sembari menjabat tangan Hamman, Abe berkata, “Legonne manankayaeoneo lamangga nawalanggalangga.”  Apa makna kalimat ini? Dalam perjalanan kembali ke Jawa Timur, Hamman menjelaskan kepada kerabatnya, bahwa ucapan Abe ihwal Legonne manankayaeoneo lamangga nawalanggalangga bermakna: Merapal keagungan diri sendiri melalui menyingkapan skemata sel punca. Maka, America for the American adalah alegori filosofis Abraham Lincoln berkenaan dengan tantangan besar bangsa Amerika, berpusar di titik penyelesaian masalah sel punca, dalam jangka panjang.

Bila kini tera ulang terhadap taklimat America for the American adalah sel punca, maka semesta catatan politik serta kumandang demokrasi Abraham Lincoln telah sedemikian rupa menubuahkannya menjadi kenyataan. Dalam perfeksi imajinatif kedigdayaan dan harga diri bangsa Amerika di Planet Bumi, mantra America for the American adalah aksioma sel punca itu sendiri. Berpijak pada prinsip dasar konjunksi kosmologi, sel punca dimaksud tersuguhkan sebagai binar keelokan aksioma ekuivalensi aljabar: ℧ ⎌ ⦽₍₀₎ Ҩ⦰⧲ ^⍤⎍^⍣ (0{ᶘ}0) Γ₍₀₎ ⥅ ᴥ ⥆ γ₍₀₎ (ϑ{θ}Θ) ^⍤⎍^⍣ ⌽⧳Ѻ ≬₍₀₎ ⎌ Ω. Inilah sesungguhnya, luasan sel punca yang termanifestasikan melalui gagasan demokratis Abraham Lincoln. Sementara ketuntasan penorehannya, termaktub ke dalam algorithma filosofis Abdul Rauf Hamman Alhadad, di Ilanghiro, Jawa Timur, bertarikh 18 Maret 1864.

Baik Abe maupun Hamman, bersekufu ihwal hakikat makna sel punca dalam rengkuh kedigdayaan serta harga diri bangsa Amerika. Substansi mendasar sel punca, clear and distinct, pemaknaan aorta. Kini, dari keheningan sunyi Ilanghiro, suara Abe serasa terdengar bening:  Wahai bangsa Amerika, kenalilah aorta dirimu sendiri.[]

Donasi untuk editorial ini dapat dikirim ke : 0840411109 (BCA).

Dialektika Ilmiah Iran

Iran membuktikan dirinya digdaya berdiri di garda depan dialektika ilmiah dunia. Sejak Januari 2018 hingga Agustus 2018, produksi ilmiah Iran berkuadran 112 {𝔎₍₀₎}, atau berkuantum 35,6507 {Q₍₀₎}. Karya-karya akademik berkualifikasi jurnal internasional mencapai 11.222.401 tema. Buku-buku saintifik yang berhasil diterbitkan mencapai 10.123 judul, sedangkan penerbitan filsafat mencapai 3.827 buku. Dalam kontestasi kebajikan humanitas global, posisi Iran itu diikuti oleh Uni Emirat Arab {𝔎₍₀₎ = 53}, Korea Selatan {𝔎₍₀₎ = 51}, Jepang {𝔎₍₀₎ = 28} dan Zelandia Baru {𝔎₍₀₎ = 19}.

Iran, sesungguhnya, land of philosophy dunia. Marginalitas filsafat Iran menyemburatkan pesona kepada keseluruhan panorama filsafat dunia. Dalam hal penguasaan filsafat, being Iran sekufu dengan Yunani, Turki dan Spanyol. Warisan filsafat Iran terglorifikasikan di kancah internasional, terutama melalui karya dua filosof agung: Shihabuddin Suhrawardi dan Mulla Sadra. Pada abad 11, Shihabuddin Suhrawardi menerbitkan Hikmah Isyraqiyah, dan pada abad 17 Mulla Sadra mempublikasikan Hikmah Mutaálliyah.

Manakala ditilik saksama, Hikmah Isyraqiyah karya Shihabuddin Suhrawardi dan Hikmah Mutaálliyah karya Mulla Sadra memberi pendasaran secara substansial terhadap Iran pada hari ini. Hikmah Isyraqiyah adalah skemata humanitas yang di dalamnya termaktub pemaknaan secara alegorikal filosofis berkenaan dengan signifikansi fisika bagi kontinum peradaban Bumi. Hikmah Mutaálliyah adalah kompendium antropologis yang terkemas ke dalam spektrum filsafat makna serta menyuguhkan signifikan keagungan hakikat: perfeksi dinamika kebudayaan dunia. Dengan merujuk karya besar Shihabuddin Suhrawardi dan Mulla Sadra, para sarjana, kalangan peneliti, dan kaum intelektual Iran dewasa ini berhadapan dengan probabilitas interelasi ketersambungan fisika dan antropologi. Inilah ketersambungan yang bersifat niscaya, sebab memang memungkinkan tercetusnya teorema baru saintifik serta aksioma baru saitifik.

Jika dalam jangka waktu panjang hingga ke masa depan Iran digdaya mempertahankan posisinya sebagai negara–bangsa paling determinatif dalam hal memandu dialektika ilmiah dunia, maka relevan mendedahkan tiga hal mendasar berikut ini. Pertama, kemajuan saintifik suatu bangsa takkan pernah beranjak jauh dari warisan filsafat makna. Kedua, fisika berkedudukan sebagai penyuguh ruang–waktu kebajikan humanitas suatu bangsa yang berkemampuan stimulatif bagi tersuarnya skemata baru sains dan teknologi. Ketiga, antropologi merupakan poin penting kendali atas seluruh prakarsa theta variant yang tersemburatkan dari hadirnya sains dan teknologi baru. Dengan catatan ini, bagaimana pun, Iran masih diperhadapkan dengan tantangan besar pemaknaan secara lebih matang warisan filsafat Shihabuddin Suhrawardi dan Mulla Sadra.

Dalam fase dialektik ke depan, publik dunia saksi berpeneguh pengharapan. Bahwa Iran saksama menoreh penggaris-bawahan makna filsafat Shihabuddin Suhrawardi dan Mulla Sadra. Intensionalitas masyarakat dunia adalah ini:  Hikmah Isyraqiyah dan Hikmah Mutaálliyah berkedudukan sebagai pelikat kemajuan sains dan teknologi.[]

Donasi untuk editorial ini dapat dikirim ke : 0840411109 (BCA).